tugas sejarah indonesia 2

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

A. Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri(1948-1965)

1. Peristiwa Konflik dan Pergolakab yang Berkaitan dengan Ideologi

Peristiwa yang termasuk dalam kategori ini seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII, dan peristiwa G-30-S/PKI.

a. Pemberontakan PKI Madiun 

Pemberontakan PKI 1948 adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Puncak gerakan yang dilakukan oleh PKI  adalah pernyataan tokoh-tokoh PKI tentang berdirinya Soviet Republik Indonesia yang bertujuan mengganti dasar pancasila dengan dasar Komunis.

PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada saat pimpinan PKI dipegang Muso PKI melakukan pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun.

PKI memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.

Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur.

Pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali  dan tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak.

Beberapa tokoh yang menjadi salah satu di daftar korban yakni : Kol. Marhadi

b. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia(DI/TII)

Darul Islam adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1942 dipimpin oleh politisi Muslim radikal, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara.

Akibat Perjanjian Renville Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Vakum (kosong)-nya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI/TII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DI/TII nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat.

Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar, dan di Aceh dipimpin Daud Beureuh.

Perbedaan latar belakang terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh adalah karena DI/TII  Jawab Barat tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat sedangkan pemberontakan DI/TII di Aceh karena pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatra Utara, sementara Pasukan Ulama Seluruh Aceh menolak keputusan tersebut.

Atas tindakan makarnya, Soekarno menjatuhkan hukuman mati pada Kartosuwiryo. Sebenarnya, Kartosoewiryo adalah sahabat karibnya. Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo mengakhiri perjuangannya dan ditangkap bulan Juni 1962 oleh tentara Republik Indonesia. Dia kemudian diadili secara kilat dan dijatuhi hukuman mati pada september 1962.

c. G-30-S/PKI

Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya tewas dalam suatu usaha percobaan kudeta.

Setidaknya terdapat enam teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965

ini :

Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat (AD).

Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA).

Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris-AS.

Soekarno adalah dalang Gerakan 30 September.

Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa Gerakan 30 September (teori chaos).

Dalang Gerakan 30 September adalah PKI

Setelah upaya kudeta yang gagal, opini masyarakat yang mengemuka saat itu adalah, PKI sebagai biang keladi pemberontakan  yang saat itu sedang dalam kondisi kuat. G30S/PKI baru berakhir ketika pasukan yang dipimpin oleh Soeharto berhasil mengambil kembali kontrol atas semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh Gerakan 30 September. Soeharto mengumumkan bahwa ia sekarang mengambil alih tentara dan akan berusaha menghancurkan pasukan kontra-revolusioner dan menyelamatkan Soekarno.

2. Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan(Vested ninterest)

a. Pemberontakan APRA(Angkatan Perang Ratu Adil)

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari kesatuan Depot Speciale Troepen (depot pasukan khusus KNIL) pada tanggal 15 Januari 1949.

APRA tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Januari 1950 Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling.

Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung. Perdana Menteri RIS Moh. Hatta mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat, dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas.

b. Pemberontankan Andi Aziz

Andi Azis adalah seorang bekas Perwira KNIL yang bergabung Ke APRIS. Ia diterima masuk APRIS. Pada hari pelantikanya ia menggerakan pasukannya menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI termasuk Mokoginta.

Aksi yang dilakukan Andi Aziz berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS/TNI.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Setelah batas waktu ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Akhirnya Andi Azis dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Jogjakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

c. Gerakan Republik Maluku Selatan(RMS)

RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang didirikan tanggal 25 April 1950. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

RMS bertujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL.

Untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III dipimpin oleh kolonel bernama A.E Kawilarang. Pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng Nieuw Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut.

3. Peristiwa Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan

a. Pemberontakan PRRI/Persemesta

Pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957.

Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh

Kolonel Maludin Simbolan.

Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. dan didukung oleh Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang dengan perdana menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis.

b. Personalan Negara Federal dan BFO 

Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI. Politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi.

BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah menjadi kelompok yang menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS.

Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz adalah cermin dari pertentangan ini.

Pengelompokan-pengelompokan pemberontakan sesuai sistemnya:

1.Pki Madiun : Kepentingan

2.DI/TII           : Kepentingan

3.G30S/PKI    : Sistem Pemerintahan

4.Andi Aziz    : Kepentingan

5.APRA           : Sistem Pemerintahan

6.RMS             : Kepentingan

7.PRRI             : Sistem Pemerintahan

8.PERMESTA : Sistem Pemerintahan

9.BFO              : Sistem Pemerintahan

Nama: Ahmad Afradi M.P

Kelas: XII MIPA I

No.Ab:04